Penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama antara BPTU-HPT Pelaihari dengan Kejaksaan Negeri Tanah Laut tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Pelaihari, bertempat di Aula Kejaksaan Negeri Tanah Laut pada tanggal 22 November 2015 dilaksanakan penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama dalam penyelesaian masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar Pengadilan antara Kepala BPTU-HPT Pelaihari drh. Gigih Tri Pambudi,MM dengan Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut Sri Tatmala Wahani, SH.

Kejaksaan Negeri selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) memberi bantuan hukum, pertimbangan hukum dan berperan sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara BPTU-HPT Pelaihari dengan Pihak Lainnya dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BPTU-HPT Pelaihari serta dalam rangka mempertahankan Aset Negara berupa Lahan bagi pembangunan sektor peternakan untuk kepentingan umum dan proyek strategis nasional lainnya.

Kepala BPTU-HPT Pelaihari dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pembibitan ternak dan hijauan pakan ternak, BPTU-HPT Pelaihari membutuhkan lahan yang cukup, sementara lahan milik BPTU-HPT Pelaihari di dua lokasi dalam penguasaan masyarakat. Kesepakatan Bersama ini diharapkan memberikan hasil nyata untuk mengembalikan lahan aset BPTU-HPT Pelaihari secara baik.

Kejari Tanah Laut menyambut baik Kesepakatan Bersama ini dan berterima kasih dipercaya untuk memberikan bantuan hukum kepada BPTU-HPT Pelaihari. Kejaksaan dengan surat kuasa khusus dapat bertindak di luar dan di dalam pengadilan. Kejaksaan bertugas di bidang penegakan hukum, bantuan hukum diluar atau di dalam persidangan, pertimbangan hukum dan pelayanan hukum. (22/11/2017)

Salam

-haryoto-